Di Balik Akuisisi Freeport Oleh Pemerintah

Di Balik Akuisisi Freeport Oleh Pemerintah

Akuisisi Freeport – Di penghujung tahun 2018 ini bisa jadi momen bersejarah bagi bangsa kita, yaitu diambil alihnya PT. Freeport Indonesia oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Jokowi.

Sebagaimana yang kita ketahui, PT. Freeport adalah sebuah perusahaan tambang asal Amerika yang mengelola area pertambangan emas dan mineral di kabupaten Mimika, Papua. Sebuah tambang emas yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar di dunia.

Setelah menjalankan kontrak karya selama hampir 50 tahun, melalui sebuah proses divestasi saham, kini perusahaan ini telah diakuisisi sahamnya sebesar 51,2% oleh pemerintah kita melalui PT Inalum (Persero) dengan nilai transaksi sebesar Rp 56 Triliun. Dengan kata lain, dari porsi saham semula yang hanya 9,36%, kini pemerintah Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas atas PT. Freeport Indonesia. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya.

Meski demikian, ternyata hal ini menimbulkan sejumlah perdebatan di masyarakat. Ada yang pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit pula yang mengaitkan hal ini dengan politik pencitraan yang dilakukan oleh presiden Jokowi jelang pilpres. Perdebatan ini terus bergulir, menggiring berbagai opini di masyarakat dan menghiasi sejumlah media cetak, media digital dan media sosial beberapa hari ini.

Di luar perdebatan yang ada, tanpa bermaksud membela pemerintah ataupun kubu oposisi, menurut saya sebagai warga negara biasa ini, ada dua poin penting di balik proses akuisisi ini yang kita semua pasti setuju.

  1. Kedaulatan Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun sayang, pengelolaannya masih banyak yang diserahkan oleh perusahaan asing. Sejak awal pemerintahan orde baru hingga sekarang, entah sudah berapa juta ton emas yang dikeruk dari bumi Papua, dan pemerintah hanya mendapatkan sebagian kecil royalti. Dengan menjadi pemegang saham mayoritas prosentase bagi hasil pemerintah akan lebih besar dan bisa dgunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

  1. Komitmen Pemerintah

Wacana pengambilalihan Freeort ini mulai muncul sejak masa pemerintahan presiden SBY. Namun begitu rumitnya klausul-klausul dalam perjanjian kerja sama antara PT.Freport dengan pemerintah, proses akuisisi menjadi terhambat. Dan kini dengan keberhasilan akusisi ini membuktikan komitmen dari pemerintah yang tidak bisa begitu saja didikte oleh perusahaan asing, sekalipun sudah beroperasi sekian lama di bumi pertiwi. Pemerintah berhasil membuat kesepakatan dengan Freeport, mengubah perjanjian kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus dan melepas saham mayoritasnya kepada pemerintahan RI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s